Tanggal Berita: 12 Desember 2025
Presiden Donald Trump menandatangani Perintah Eksekutif (EO) yang bertujuan membatasi wewenang negara bagian dalam meregulasi perusahaan kecerdasan buatan (AI). Langkah ini diambil untuk menciptakan "satu buku aturan" nasional demi menjaga dominasi teknologi AS melawan China.
🚧 Problem Statement: Mimpi Buruk "50 Izin Berbeda"
Pemerintahan Trump berargumen bahwa membiarkan setiap negara bagian membuat aturan AI sendiri menciptakan "kain perca" regulasi yang membingungkan.
🧩 Hambatan Investasi:
Trump menyatakan bahwa jika perusahaan AI harus mendapatkan 50 persetujuan berbeda dari 50 negara bagian, investasi akan lari dari Amerika Serikat. David Sacks (AI Czar Gedung Putih) menyebut kondisi saat ini sebagai kekacauan regulasi yang tidak masuk akal bagi perdagangan antar negara bagian.
🇨🇳 Kompetisi Global:
Narasi yang dibangun adalah perlombaan senjata teknologi. Senator Ted Cruz menegaskan bahwa AS membutuhkan standar tunggal yang mempromosikan kebebasan (free speech) untuk menang melawan nilai-nilai kontrol terpusat dan surveilans yang dianut China.
🛠️ Solusi: Preemption Federal & Gugus Tugas Litigasi
Perintah Eksekutif ini menggunakan pendekatan agresif untuk menumpulkan taring hukum negara bagian melalui beberapa mekanisme:
⚖️ AI Litigation Task Force:
Jaksa Agung Pam Bondi diperintahkan untuk membentuk gugus tugas khusus dalam 30 hari. Satu-satunya tugas mereka adalah menggugat undang-undang AI negara bagian yang bertentangan dengan visi deregulasi federal.
💰 Senjata Pendanaan:
Sekretaris Perdagangan Howard Lutnick ditugaskan mengidentifikasi hukum negara bagian yang dianggap "memberatkan" atau yang memaksa model AI mengubah output (sering disebut sebagai perang melawan "Woke AI"). Negara bagian yang membangkang terancam kehilangan akses ke dana federal diskresioner.
📜 Draft UU Federal:
Gedung Putih juga memerintahkan penyusunan rekomendasi undang-undang federal yang secara eksplisit akan menganulir (preempt) hukum negara bagian yang ada, menggantikannya dengan standar nasional yang lebih ringan.
⚡ Findings: Reaksi Keras & Perpecahan Politik
Langkah ini memicu reaksi tajam dari berbagai spektrum politik, bahkan di dalam kubu pendukung Trump sendiri.
🛡️ Kritik "AI Amnesty":
Brad Carson dari kelompok advokasi bipartisan menyebut ini sebagai upaya Big Tech untuk mendapatkan pengampunan hukum (amnesty) setelah gagal meloloskannya lewat Kongres. Senator Demokrat Ed Markey menyebutnya sebagai "hadiah Natal awal untuk teman miliarder CEO Trump."
🤔 Skeptisisme MAGA:
Menariknya, tokoh sayap kanan seperti Steve Bannon justru mengkritik kurangnya kontrol terhadap laboratorium AI ("Frontier Labs"). Bannon menyindir bahwa membuka salon kuku di Capitol Hill lebih sulit regulasinya daripada menjalankan laboratorium AI canggih, menyebut situasi ini tidak masuk akal di tengah "Momen Sputnik".
🗝️ Key Takeaways
🇺🇸 Sentralisasi Kekuasaan:
Ironis bagi partai yang biasanya menjunjung hak negara bagian (states' rights), EO ini justru menggunakan kekuasaan federal untuk membungkam legislasi lokal demi kepentingan industri strategis.
🚫 Anti-Woke AI:
Salah satu target spesifik EO ini adalah hukum negara bagian yang mewajibkan bias fairness atau moderasi konten, yang oleh administrasi Trump dianggap sebagai pemaksaan ideologi "Woke" pada output AI.
📉 Strategi "Light-Touch":
Pemerintah AS resmi memilih jalur regulasi minimalis. Tujuannya adalah memacu inovasi tanpa rem, berbeda dengan pendekatan Uni Eropa yang ketat dengan AI Act mereka.
💬 Interaksi Pembaca
Apakah Anda setuju bahwa satu standar nasional diperlukan agar inovasi tidak terhambat birokrasi lokal, atau apakah ini justru berbahaya karena menghapus jaring pengaman lokal yang melindungi warga dari dampak negatif AI?
Sumber:
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/trump-signs-executive-order-seeking-ban-state-laws-ai-rcna248741
#AIRegulation #DonaldTrump #TechPolicy #StateRights #ArtificialIntelligence #BigTech #USPolitics #ExecutiveOrder #AICompetition #LegalTech
